Teknologi Informasi dalam Pelanggaran Penggunaan Bahasa



Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Layanan Bahasa dalam Ranah Hukum di Kabupaten Bantul bertempat di Ruang Parangtritis Hotel Ros-In Yogyakarta diikuti oleh perwakilan dari Polres Bantul, Polsek se-Kabupaten Bantul, Kodim 0729 Bantul, Koramil se-Kabupaten Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Agama Bantul, Dinas Kominfo Bantul, Fakultas Hukum Universitas di Bantul, Lembaga Bantuan Hukum, serta media massa, Kamis (21/10). 

Pada saat ini banyak perkara hukum yang disebabkan oleh penggunaan bahasa di ruang publik seperti pada media sosial antara lain Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan pada media massa lainnya seperti brosur, poster, buku, koran, majalah, maupun televisi. Sejak diberlakukannya UU ITE, penggunaan bahasa berpotensi menjadi perkara hukum disebabkan oleh penggunaan bahasa yang tersurat maupun tersirat tentang perbuatan yang tidak menyenangkan seperti fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, pelecehan seksual, penipuan, ancaman, pemaksaan, dan ujaran kebencian. Bahasa yang merefleksikan perbuatan tidak menyenangkan itu dapat memantik perkara hukum karena dianggap merugikan pihak lain sehingga dapat dijadikan delik aduan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Arif Darmawan, SSTP hadir sebagai narasumber dengan topik pembahasan Keterkaitan Teknologi Informasi dalam Pelanggaran Penggunaan Bahasa.

Arif menerangkan bahwa kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat seperti pada saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang didapat antara lain kemudahan dalam mempelajari dan menyebarluaskan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pada saat ini, kita bebas berekspresi, berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, tanpa ada batasan apapun di media sosial. Namun demikian, dampak negatif yang ditimbulkan juga perlu untuk diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai informasi yang kita bagikan ke media sosial bisa menjadi perbuatan tidak menyenangkan dan menyinggung seseorang. Informasi dalam bentuk tulisan, foto, gambar, video, penangkap layar (screenshot) sangat rentan menjadi sumber pelanggaran dan akan menjadi barang bukti hukum yang sah.

"Jejak digital akan sangat sulit untuk dihapus, maka dari itu kita perlu sangat hati-hati. Jejak digital bisa menjadi bukti hukum yang sah. Jaga privasi Anda di sosial media, jangan sampai ada oknum-oknum yang menggunakan data Anda dan disalahgunakan karna kerugian akan menimpa. Jaga privasi, sebarkan informasi kebaikan, hindari hoaks, dan gunakan media sosial seperlunya," terang Arif



FORM KOMENTAR





DAFTAR KOMENTAR (0)